Pengemudi ojek online (Ojol) mencari penumpang di kawasan Pancoran, Jakarta, Selasa (18/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan sinyal kalau pengemudi ojek online (ojol) tidak termasuk kriteria konsumen yang mendapatkan BBM bersubsidi. Kabar ini menjadi salah satu berita populer di kumparanBisnis sepanjang Kamis (28/11).

Kabar lainnya yang juga ramai dibaca publik yaitu adanya perubahan seluruh program bantuan sosial (bansos) masyarakat miskin menjadi program pemberdayaan masyarakat dengan modal usaha di tahun 2025. Berikut rangkuman berita populer kumparanBisnis:

Ojol Tak Dapat Subsidi BBM

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Bahlil membocorkan salah satu kriteria kendaraan yang berhak membeli BBM bersubsidi adalah kendaraan pelat kuning, dalam hal ini angkutan umum dan angkutan barang. Tujuannya agar tarif transportasi publik tidak ikut terdampak.

Namun saat ditanya apakah ojol termasuk kriteria tersebut, Bahlil dengan tegas menyatakan tidak. Sebab, ojol merupakan mitra dari sebuah perusahaan. Sehingga tidak berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

“(Ojol) Enggak (dapat), ojek dia kan pakai untuk usaha. Lho iya dong, masa usaha disubsidi?” tegas Bahlil saat ditemui di kediamannya di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu (27/11).

Bahlil mengatakan biasanya pengendara ojol memiliki sendiri kendaraannya, namun ada juga yang disediakan oleh pihak lain. Misalnya, meminjam dari teman atau kerabatnya.

Bansos Diganti Modal Usaha di 2025

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko bersiap menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Foto: Hafidz Mubarak/ANTARA FOTO

Kabar adanya perubahan seluruh program bantuan sosial (bansos) masyarakat miskin menjadi program pemberdayaan masyarakat dengan modal usaha di tahun 2025 diungkapkan oleh Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko .

“Kita malah ingin mengubah itu semua menjadi program-program pemberdayaan. Program-program pemberdayaan akan menjadi modal usaha rakyat miskin,” kata Budiman di Jakarta, Kamis (28/11).

Budiman menyebut, bansos akan dikurangi dengan cara diubah alokasinya. Kendati begitu, kata Budiman, skemanya bakal tetap dalam bentuk subsidi.

“Iya, kita alokasikan, realokasi. Tetap bentuknya adalah untuk rakyat, subsidi, tapi alokasi. Kan gini, orang-orang yang sudah bertahun-tahun kan harus graduasi, harus dilepaskan (dari kemiskinan,” tuturnya.

BP Taskin menjelaskan skema pengentasan kemiskinan, saat ini kemiskinan ekstrem berada di angka 0,8 persen. Kata Budiman, di tahun 2026 angka kemiskinan ekstrem harus berada di angka 0 persen.

“Sekarang kan kemiskinan ekstrem 0,8 persen. dua tahun lagi harus jadi 0 persen. kemudian kemiskinan itu 9 persen nanti tahun 2029 jadi 5 persen itu target dari pemerintah,” jelasnya.