Ilustrasi Pilkada 2024. KPU Kalbar sebut tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terakit temuan proses coklit. Foto: Dok, Kumparan

Hi!Pontianak – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi sebut tidak mendapatkan rekomendasi perbaikan data dari pemilih terkait temuan-temuan dai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Faktanya kami tidak menerima dari Bawaslu rekomendasi spesifik yang harus kami lakukan, karena kan Bawaslu hanya menyampaikan potret akhir di ujung masa coklit kami. Kalau yang disampaikan seminggu coklit, masih ada waktu 3 minggu untuk perbaikan maka apa yang menjadi rekomendasi Bawaslu akan kami tindak lanjuti,” ungkap Budi usai mengadakan Sosialisasi Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2024 di Hotel Orchard Pontianak pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Budi bilang yang disampaikan Bawaslu adalah progres saat coklit dilakukan. Selain itu KPU kabupaten dan kota juga tidak mendapatkan rekomendasi terkait kekeliruan proses coklit.

“Maka asumsi kami, itu adalah progres ketika giat coklit dilakukan dan penghujung giat pengawasan Bawaslu adalah potret lapangan pekerjaan petugas kami. Pastinya KPU kabupaten dan kota yang mengetahui itu, sepanjang KPU kabupaten dan kota tidak mendapatkan rekomendasi Bawaslu, terkait dengan kekeliruan proses coklit, maka pekerjaan petugas-petugas kami di lapangan berlangsung dengan efektif,” tambahnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Yosef Harry Suyadi mengungkapkan bahwa Bawaslu di 14 kabupaten dan kota sudah memberikan rekomendasi kepada pihak KPU terkait hasil coklit yang tidak sesuai.

“Kalau dari Bawaslu Provinsi tentu saja tidak mengeluarkan rekomendasi kepada KPU. Tetapi, Bawaslu di 14 kabupaten dan kota sudah memberikan rekomendasi kepada KPU yang berupa saran atas hasil coklit yang tidak sesuai berdasarkan temuan-temuan mereka di lapangan,” tegas Yosef kepada Hi!Pontianak.