Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik PDIP Sumut Aswan Jaya. Foto: Tri Vosa/kumparan

PDIP Sumut menyatakan mencium ketidaknetralan aparat menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Dalam pertarungan Pilgub Sumut, PDIP mengusung Edy Rahmayadi sendirian melawan koalisi gemuk pendukung Bobby Nasution (Gerindra, Golkar, PKS, PAN, Demokrat, PKB, hingga Perindo).

Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Aswan Jaya awalnya ditanya wartawan apakah PDIP mencium ada aroma ketidaknetralan? Ia pun menjawab:

“Iya, sejak Pilpres kan sudah ada. Jadi mau dilanjutkan lagi,” kata Aswan, Senin (19/8).

Hal tersebut disampaikan Aswan saat mengomentari soal peluang kecurangan yang terjadi di Sumut. Sebab, sebelumnya ramai pencatutan KTP untuk pasangan independen Pilgub Jakarta, Dharma Porengkun-Kun Wardana.

“Kita berharap seluruh pelaksana Pemilu, aparat penegak hukum (APH) kita berharap netral. Kendatipun kita melihat ada indikasi tidak netral seperti Pilpres lalu,” kata dia.

“Nah tapi begini pun kita meyakini bahwa APH akan bertindak netral. Pastilah rakyat menyaksikan rakyat akan melihat ketidaknetralan itu kalau mereka berani pasti ada hukumannya buat mereka,” sambungnya.

Melihat peluang kecurangan dan ketidaknetralan itu, kata Aswan, PDIP sudah menyusun strategi.

“Tenti kita sudah mewaspadai itu dan menyusun berbagai langkah, untuk itu tapi kami menegaskan agar APH tetap konsisten pada netralitasnya,” kata dia.

“Menjaga agar Pilgub berjalan dengan demokratis agar berjalan dengan baik buat rakyat dan mendapatkan pimpinan baik daerah maupun provinsi itu sesuai dengan aspirasi rakyat bukan karena keinginan yang dipaksakan. Dia tidak mampu tapi dipaksakan, itu gak baik buat pembangunan di Sumut maupun di daerah,” jelasnya.