Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan masuk ke ruang rapat Panja DPR RI yang bahas RUU TNI secara tertutup di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3). Foto: Dok. Istimewa

Komisi I DPR melakukan pembahasan RUU TNI dalam rapat Panja bersama pemerintah. Rapat tersebut digelar Hotel Fairmont Jakarta, di tengah efisiensi yang tengah digencarkan.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPR, Indra Iskandar, mengatakan pembahasan proses legislasi UU yang dianggap punya tingkat urgensitas tinggi dimungkinkan untuk diadakan di luar Kompleks Parlemen Senayan.

“Itu diatur di Tatib Pasal 254 aturannya, dengan izin pimpinan DPR ini sudah dilakukan,” kata Indra saat dihubungi wartawan, Sabtu (15/3).

Hotel Fairmont dipilih, kata Indra, karena memiliki kerja sama sehingga mendapat potongan harga. Ia menilai, rapat Panja RUU TNI dilakukan karena intensitasnya yang tinggi.

Sekretariat Jenderal, Indra Iskandar, di depan Nusantara III, DPR RI. Foto: Alya Zahra/Kumparan“Karena rapat-rapat ini sifatnya maraton bisa jadi selesai bukan malam, tapi dini hari, gitu ya. Jadi butuh waktu istirahat dan paginya harus mulai lagi gitu ya, jadi memang harus dicari tempat-tempat yang memungkinkan untuk ada waktu untuk beristirahat juga gitu ya,” kata Indra Iskandar.

Rapat Panja RUU TNI yang digelar di hotel bintang lima ini menuai polemik, lantaran harga sewa kamarnya yang cukup merogoh kocek. Penelusuran kumparan di website hotel tersebut, harga satu kamar di Hotel Fairmont Jakarta berkisar antara Rp 2,6 juta hingga Rp 4,6 juta.

Indra menambahkan, meski di tengah efisiensi, rapat bisa digelar di hotel tersebut karena DPR masih memiliki dana cadangan.

Suasana hotel Fairmont Jakarta tempat digelarnya rapat Panja RUU TNI oleh Komisi I DPR dan Pemerintah pada Sabtu (15/3/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

“DPR juga kena efisiensi juga, yang 50 persen juga kita tetap kena, gitu ya. Tapi kan untuk RUU, RUU strategis segala macam, kita masih punya anggaran yang 50 persennya lagi, dan itu tentu menjadi prioritas kita juga karena RUU ini juga bagian dari target legislasi DPR,” kata Indra.

Ada sejumlah pasal dalam RUU TNI yang dinilai krusial. Sejumlah pasal yang dibahas terkait kedudukan TNI, Pasal 7 mengenai tugas pokok TNI, Pasal 47 mengenai penempatan prajurit aktif di kementerian lembaga, dan Pasal 53 mengenai batas usia pensiun.

Sudah Jajaki Beberapa Hotel

Suasana hotel Fairmont Jakarta tempat digelarnya rapat Panja RUU TNI oleh Komisi I DPR dan Pemerintah pada Sabtu (15/3/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

“Teman-teman sekretariat itu memang menjajaki beberapa hotel, ada 5-6 hotel ya, tapi yang available itu satu ya, pertimbangannya yang available dengan format panja RUU ini,” kata Indra.

“Yang kedua, adalah hotel yang punya kerja sama government rate dengan kita yang harganya terjangkau dengan SBM kita,” lanjutnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan masuk ke ruang rapat Panja DPR RI yang bahas RUU TNI secara tertutup di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3). Foto: Dok. IstimewaSuasana hotel Fairmont Jakarta tempat digelarnya rapat Panja RUU TNI oleh Komisi I DPR dan Pemerintah pada Sabtu (15/3/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan