Direktur Imparsial Al Araf. Foto: kumparan

Ahli dari Imparsial, Al Araf menilai masuknya TNI dalam jabatan sipil akan mengganggu merit sistem dan juga mengganggu birokrasi.

Hal tersebut ia sampaikan saat memberi masukan terhadap RUU TNI di Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/3).

“Saya banyak teman di PNS. Lama mereka berkarier sekolah ke luar negeri ingin jadi direktur dan dirjen ketutup karena ada militer aktif dan polisi aktif. Ini nggak bisa dibiarkan. Keberadaan militer aktif polisi aktif jelas mengganggu birokrasi, jelas mengganggu merit sistem,” kata Al Araf.

Suasana rapat dengar pendapat Komisi I dengan LSM Setara dan Imparsial membahas RUU TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Imparsial mempertanyakan loyalitas personel TNI yang menduduki jabatan sipil. Sebab, prajurit TNI akan lebih loyal kepada panglima TNI, bukan ke kementerian/lembaganya.

“Dan kalau ingin masuk (jadi pejabat sipil), pensiun dini. Supaya tidak ada loyalitas ganda, kalau masih aktif loyalitas mereka ke mana? Ke pak menteri? Apa ke panglima? Atau kapolrinya? Saya pastikan ke panglima dan kapolrinya bukan ke menterinya,” tuturnya.

Al Araf paham ada penumpukan perwira di tubuh TNI. Tapi itu tidak serta merta jadi alasan untuk TNI menduduki jabatan sipil.

Bagi Al Araf, banyak mekanisme untuk mengurangi penumpukan perwira ini. Salah satunya; pensiun dini.

“Bisa pensiun dini dulu, kalau mau masuk, pensiun dini dulu dan sebagainya, merit sistem, zero growth, untuk mengatasi penumpukan perwira, bukan perwira numpuk dilempar ke jabatan sipil, gak bisa begitu,” pungkasnya.

Pengunjuk rasa berupaya menerobos barikade Prajurit TNI AD saat simulasi dan apel gelar pasukan pengamanan Pilkada serentak Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 di lapangan Jasdam II/Sriwjaya di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (31/7/2024). Foto: Nova Wahyudi/ANTARA FOTO