Rapat Eselon I dengan Komisi V di Gedung DPR pada Senin (2/9).
Foto: Argya Maheswara/kumparan

Nilai alokasi pagu anggaran untuk kebutuhan Badan Pengembangan Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR kurang dari yang diajukan. Kepala BPIW Yudha Mediawan mengatakan kurangnya anggaran tersebut membuat beberapa proyek pengembangan infrastruktur di daerah tertunda.

“Terdapat gap kebutuhan anggaran rupiah murni untuk pemenuhan target pemenuhan BPIW yaitu sebesar Rp 117,05 miliar sehingga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang belum tertampung pada alokasi anggaran tersebut,” ungkap Yudha saat RDP Komisi V DPR dengan pejabat eselon I Kementerian PUPR di gedung DPR, Senin (2/9).

Nilai pagu yang diajukan BPIW untuk kebutuhan 2025 mencapai Rp 209,85 miliar. Sedangkan alokasi pagu anggaran yang didapatkan untuk BPIW hanya senilai Rp 92,80 miliar.

Hal ini menurut Yudha membuat beberapa kegiatan belum tertampung pada alokasi. Beberapa proyek yang belum terwadahi tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

“Yaitu penyusunan infrastruktur wilayah terkait kawasan-kawasan prioritas. Contohnya di Sumatera dan Kalimantan, kurang lebih Rp 36 miliar untuk penyusunan rencana pengembangan kawasan prioritas seperti TOD (Transit Oriented Destination) di Metropolitan Mebidangro, kawasan perkotaan industri di Sei Mangkei, Kuala Tanjung maupun perkotaan Sei Suka dan Kota Perdagangan,” ungkap Yudha.

“Begitu juga koridor di tol Pekanbaru-Dumai dan pemukiman di sekitar kawasan industri Dumai, kawasan Candi Muaro Jambi dan Sekitarnya, kawasan Perbatasan PLBN Labang dan kawasan industri batu licin,” tambahnya.

Selain di Sumatera dan Kalimantan, kurangnya pagu anggaran juga menunda beberapa penyusunan infrastruktur di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

“Untuk di kawasan Jawa dan Bali dan Nusa Tenggara anggaran kurang lebih Rp 24,95 miliar diprioritaskan pada pesisir utara pulau Jawa terkait dengan isu ketahanan pangan di Nusa Tenggara,” ujar Yudha.

Yudha menjelaskan beberapa rencana pengembangan wilayah di Sulawesi, Maluku dan Papua yang tertunda. Salah satunya anggaran untuk membangun sentra pangan di Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang ditujukan untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selain beberapa pengembangan wilayah, Yudha juga menjelaskan ada proyek alokasi anggaran untuk koordinasi keterpaduan infrastruktur dengan rencana strategis nasional yang tidak dapat tertampung

“Serta kebutuhan sebesar Rp 18 sekian miliar untuk melaksanakan koordinasi keterpaduan program keterpaduan infrastruktur PUPR dalam mendukung strategi nasional dalam penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengembangan kawasan pariwisata serta penataan perkotaan, pengembangan kawasan industri strategis serta penyusunan terkait pengembangan infrastruktur berbasis wilayah,” tutur Yudha.