Berita

Hashim: Dana untuk MBG Bukan dari Efisiensi Anggaran, tapi Realokasi

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup Hashim Djojohadikusumo menyampaikan keterangan pers saat ditemui di kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan efisiensi yang dilakukan pemerintah bukan pemangkasan anggaran, namun realokasi dari program yang tidak mendesak.

Hashim menyebutkan, total efisiensi anggaran yang mencapai Rp 306 triliun, sebesar Rp 100 triliun direalokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga total dana untuk program tersebut mencapai Rp 171 triliun tahun ini.

Bahwa yang Rp 306 triliun yang terjadi dari penghematan, itu bukan pengurangan, itu tidak berarti bahwa anggaran dikurangi. Bukan. Itu adalah realokasi dari program-program yang dinilai tidak perlu, yang dulu saya bilang konyol ya,” tegasnya saat CNBC Economic Outlook 2025, Rabu (26/2).

Hashim menilai, efisiensi anggaran ini menimbulkan salah pengertian di tengah masyarakat, sehingga muncul demonstrasi mahasiswa yang bertajuk Indonesia Gelap selama sepekan lalu, yang menurutnya buah dari mispersepsi tersebut.

“Realokasi anggaran yang tadi disebut penghematan, pemangkasan, ini dan itu, yang menimbulkan banyak salah pengertian sehingga ada sebagian mahasiswa turun ke jalan, teriak-teriak Indonesia gelap tapi sebetulnya tidak mengerti dan mungkin belum diberikan penjelasan,” katanya.

Selain itu, Hashim juga meyakini dengan tambahan anggaran untuk program MBG, bisa meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dari awalnya 0,83 persen menjadi 1,99 persen.

“Mungkin tahun depan kita tambah lagi dari Rp 171 triliun, menambah lagi bahkan sampai bisa ratusan triliun lebih. Ini akan menambah pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak salah, saya dapat angka-angka dari kawan-kawan di Bappenas, bisa sampai 1,995 persen,” tutur Hashim.

Dia juga mengungkapkan, program MBG ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan dari dibentuknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG hingga 30.000 unit di seluruh Indonesia. Setiap dapur rata-rata perlu 50 karyawan.

“Masing-masing dapur itu perlu 50 karyawan. Itu sudah 1,5 juta orang bekerja di bidang baru dan orang-orang ini akan digaji, akan diberikan imbalan. Mereka juga akan nanti belanjakan di desa-desa mereka. Ini juga memiliki pertumbuhan,” ujar Hashim.

Leave A Comment

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share
WhatsApp
Copy link