Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) saat ditemui wartawan usai menerima penghargaan dari MUI, di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla, menyinggung kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan Mendikbudristek Nadiem Makarim. JK dengan tegas mengatakan sistem Merdeka Belajar tidak cocok diterapkan di Indonesia.

“Ini semua sistem, saya bicara bahwa kurikulum merdeka itu ndak cocok secara nasional,” kata JK dalam acara launching dan bedah buku karya politikus Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendy, berjudul “Menegakan Amanat Konstitusi Pendidikan” di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10).

“Bisa (Merdeka Belajar) dilaksanakan (tapi) terbatas satu sekolah, dua sekolah,” tambah dia.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim (kanan) dalam acara Merdeka Belajar episode ke-23. Foto: Kemendikbudristek

JK menjelaskan, berbagai persoalan kurikulum Merdeka Belajar. Ia menyebut, sudah banyak komplain yang diadukan orang tua murid mengenai sistem ini.

“Teman saya anaknya Pak Qurais Shihab, yang punya Cikal yang dipakai kurikulum Merdeka itu terus minta ketemu saya, minta klarifikasi, mengklompain. Kenapa saya bilang kurikulum Merdeka itu ndak cocok secara nasional? Makanya saya sederhana saja,” ucap JK.

Selain itu, JK menyinggung biaya pendidikan yang mahal hingga jumlah guru yang tidak seimbang dengan murid terutama di daerah pelosok.

“Bayar berapa itu anak untuk masuk (sekolah-kuliah)? Bayar Rp 100 juta, setiap bulan bayar Rp 10 juta jadi memang bisa dipakai nah muridnya cuma 20 sekelas gurunya 2, bisa, merdeka,” ucap JK.

“Tapi di daerah-daerah yang muridnya 40 orang satu kelas gurunya 1 gajinya Rp 5 juta. Bagaimana bisa kasih merdeka?” tanya JK.

JK kemudian membandingkan sistem pendidikan di negara maju seperti Finlandia dan juga negara China. Ia menilai sistem pendidikan Indonesia perlu diperbaiki agar menghasilkan generasi yang cerdas dan kuat.

“Finlandia satu kelas cuma 16, dia boleh hari ini main kimia ada lab-nya, hari ini fisika ada lab-nya, mau musik ada band-nya, mau olahraga ada taman-nya karena penduduknya, income per kapita-nya 70.000 dolar per tahun, kita cuma 4.500 bagaimana mau dimerdekakan?” tanya JK.

“Itu kesalahan pokok yang terjadi dalam sistem, China disiplin, India apalagi, ujian nasionalnya seperti mau kiamat kalau tidak dilaksanakan sehingga anak belajar. Jadi mari kita perbaiki sistem yang lebih cocok untuk negara seperti kita,” ucap JK.