Ribuan mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil menggelar aksi #Indonesiagelap di depan Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (18/2/2025). Foto: Istimewa

Ribuan massa dari mahasiswa dan Aliansi Masyarakat Sipil menggelar demo #IndonesiaGelap di depan Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (18/2).

Massa awalnya berkumpul dari Stadion Gajayana, Malang, sekitar pukul 12.30 WIB. Mereka kemudian beramai-ramai berjalan menuju ke Alun-alun Tugu, Kota Malang.

Para pendemo kompak mengenakan baju serba hitam dan membawa sejumlah poster hingga spanduk.

Ribuan mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil menggelar aksi #Indonesiagelap di depan Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (18/2/2025). Foto: Istimewa

Mulai poster bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bertuliskan ‘Efisienshit’; poster bertuliskan ‘Indonesia Gelap’, ‘Dikasih Makan Siang untuk Dilarang Merasakan Kesejahteraan’ dan lainnya.

Ribuan mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil menggelar aksi #Indonesiagelap di depan Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (18/2/2025). Foto: Istimewa

Saat di depan Gedung DPRD Kota Malang, mereka melakukan aksi teatrikal dengan tengkurap sebagai wujud rendahnya harapan kesejahteraan. Mereka juga menyanyikan lagu ‘Tanah Airku’ dalam aksinya.

“Ayo kawan kawan kita rapatkan barisan, kita blokade akses jalan ini,” ucap salah satu pendemo, Selasa (18/2).

Ribuan mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil menggelar aksi #Indonesiagelap di depan Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (18/2/2025). Foto: Istimewa

Sekitar pukul 13.00 WIB, massa mulai membakar poster hingga ban di depan Gedung DPRD Kota Malang.

Lalu, massa mulai merapat maju ke depan DPRD Kota Malang. Saat berada di pintu masuk DPRD Kota Malang, kericuhan mulai terjadi.

Massa aksi akhirnya berhasil menjebol pintu gerbang Gedung DPRD Kota Malang dan masuk hingga ke pintu utama gedung tersebut. Aparat kepolisian kemudian melakukan penjagaan di pintu utama.

Ribuan mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil menggelar aksi #Indonesiagelap di depan Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (18/2/2025). Foto: Istimewa

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita dan sejumlah perwakilan fraksi lain, akhirnya keluar menemui massa.

Setelah ditemui, tampaknya massa merasa tak puas dan kericuhan kembali terjadi. Aksi lempar pun terjadi, hingga akhirnya kericuhan dapat diredam dan kembali kondusif.

Ribuan mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil menggelar aksi #Indonesiagelap di depan Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (18/2/2025). Foto: Istimewa

Perwakilan massa aksi, Daniel Alexandre Siagian mengatakan, ada 14 poin tuntutan yang dibawa dalam aksi kali ini.

Poin-poin tuntutan itu berdasarkan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Berikut 14 poin tuntutan mereka:
1. Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak berpihak terhadap rakyat.
2. Prioritaskan Anggaran Pendidikan agar sesuai dengan Amanat Konstitusi.
3.Prioritaskan Anggaran Kesehatan dengan tidak memotong Anggaran Kesehatan.
4. Menuntut Pemerintah hentikan program Makan Bergizi Gratis, karena tidak tepat sasaran dan Memberatkan Anggaran.
5. Hentikan Militerisasi dan Represifitas Aparat serta tolak revisi Undang-undang TNI & POLRI.
6. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membuat sengsara Rakyat dan Lingkungan serta cabut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021.
7. Usut Tuntas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu dan masa kini, Adili Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan negara wajib menjamin hak Rakyat.
8. Tetapkan Tragedi Kanjuruhan dan Pembunuhan Munir sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dan penuhi hak korban serta hak keluarga korban.
9. Hapuskan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan.
10. Tolak Revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (minerba).
11. Berikan Perlindungan dan Jaminan Pegawai dan Pekerja serta Hentikan Politik Upah Murah.
12. Tangkap dan Miskinkan Koruptor dan Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
13. Rampingkan Kabinet Gemuk dan Revisi UU Kementerian demi Efisiensi Anggaran
Sejati.
14. Hentikan Liberalisasi Agraria dan wujudkan Reforma Agraria sejati serta Sahkan Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat.