Barang bukti mata uang rupiah palsu saat rilis pengungkapan kejahatan mata uang palsu di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/3/2022). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan pemerintah telah menarik utang baru Rp 266,3 triliun hingga 31 Juli 2024. Angka ini setara 41,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp 648,1 triliun.

“Sampai 31 Juli, walau APBN sudah membuat posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang Rp 648 triliun, baru terealisasi Rp 266,3 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Selasa (13/8).

Bendahara negara itu mengungkapkan, total penarikan pembiayaan utang hingga Juli 2024 berkebalikan dengan tahun lalu. Pasalnya, di tahun 2023 pemerintah mengerem penarikan utang baru untuk pembiayaan anggaran.

“Tahun lalu dengan penerimaan kita cukup tinggi, karena komoditas boom, kita mengerem pembiayaan utang sangat dalam. Makanya tahun lalu pembiayaan mengalami penurunan issuance yang luar biasa harusnya Rp 437,8 triliun, kita hanya keluar Rp 184 triliun SBN issuance,” ungkapnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (2/8/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Secara rinci, pembiayaan utang yang berasal dari penerbitan SBN secara neto mencapai Rp 253 triliun dari target Rp 666,4 triliun. Angka itu setara dengan 38 persen dari target dengan pertumbuhan mencapai 37,5 persen dibanding tahun lalu.

“Ini sebagai bagian dari siklikal waktu ekonomi turun kita menstabilkan dan waktu ekonominya tinggi kita issuance nya lebih kecil, sehingga itu mengurangi ledakan dari sisi boom tahun lalu,” ungkapnya.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 13,3 triliun. Sementara pembiayaan nonutang minus Rp 49,3 triliun.

“Jadi kalau kita lihat sampai realisasi sampai 31 Juli, total dari pembiayaan mencapai Rp 217 triliun itu 41,4 persen dari postur APBN yang sudah ada di UU APBN,” katanya.