Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menko Perekononomian Airlangga Hartarto dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melakukan konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Foto: YouTube Sekretariat Presiden

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan strategi pembiayaan, termasuk penarikan utang, dalam APBN Tahun Anggaran 2025 akan dikelola secara hati-hati. APBN Tahun Anggaran 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Hal ini akan dikelola secara hati-hati dengan strategi pembiayaan yang terukur dan efisien, termasuk pemanfaatan dan pengelolaan cash buffer dan fungsi treasury yang semakin dinamis sesuai perkembangan sektor keuangan,” tuturnya di Istana Merdeka, Selasa (10/12).

Dia memaparkan, pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.621,3 triliun. Hal ini meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024.

Belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 2.701,4 triliun ditujukan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi serta perumahan.

Dia memaparkan beberapa program unggulan telah ditampung di APBN 2025 yakni program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi dan terciptanya lumbung pangan nasional daerah dan desa.

“Arahan bapak presiden mengenai prioritas dan fokus program pemerintah akan trus menjadi pegangan bagi alokasi dan re-alokasi anggaran kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah untuk tahun 2025,” tuturnya.

Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 919, 9 triliun untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif. Dia menyebut, instruksi Prabowo mengenai pentingnya keselarasan belanja pusat dan daerah dan efektivitas dan efisiensi belanja daerah menjadi pegangan bagi Kemenkeu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6, Selasa (10/12/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Sementara itu, lanjut dia, pendapatan negara tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.005,1 triliun, akan diperoleh melalui upaya pengumpulan sumber penerimaan negara dari pajak bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak secara maksimal.

Sri Mulyani menuturkan, pemerintah akan mengejar berbagai potensi penerimaan negara dengan tetap menjaga iklim investasi. Penerimaan negara, baik dari perpajakan dan PNBP, dilakukan dengan tetap menjaga aspek keadilan.

“Di mana mereka yang tidak mampu dibantu negara melalui berbagai instrumen seperti bantuan sosial, bantuan pendidikan, kesehatan, termasuk subisidi dan fasilitas pembebasan pajak,” jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo bakal menarik utang baru sebesar Rp 775,867.469.094 pada tahun 2025. Besaran angka ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 201 tahun 2024 tentang Rincian APBN 2025, yang diterbitkan pada 30 November 2024. Pembiayaan utang ini akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman senilai Rp 133,3 triliun dan penerbitan SBN senilai Rp 642,6 triliun.

Rinciannya, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri mencapai Rp 128,1 triliun. Instrumen pinjaman akan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan atau proyek prioritas pemerintah.

Pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.

Sementara pembiayaan investasi pada 2025, sebesar Rp 154,5 triliun. Kemudian untuk pemberian pinjaman sebesar Rp 5,44 triliun serta pembiayaan lainnya Rp 262 miliar.